Home ›› Koridor Hukum ›› Sengketa Kartu Kredit

Sengketa Kartu Kredit

Dibaca hari ini 41, Keseluruhan 1245 kali

Saat ini, saya sedang bermasalah dengan salah satu bank. Saya tidak bisa membayar tagihan kartu kredit. Utang saya terhadap bank penerbit kartu kredit itu cukup besar, Rp 300 juta. Akibatnya, banyak debt collector yang mencari saya agar melunasi pembayaran kartu kredit.
Mohon saran dan penjelasan tentang apa yang harus saya lakukan. Terima kasih
Aditya – Tangerang

Anda memang harus bertanggung jawab atau melunasi utang ke bank penerbit kartu kredit. Saat ini, memang cukup banyak kasus mengenai masalah kartu kredit.
Banyak nasabah ketakutan karena dikejar-kejar pihak bank untuk segera membayar tagihannya. Tak jarang, dalam menagih, bank masih melakukan pelanggaran, seperti melakukan kekerasan terhadap nasabah. Banyaknya bank yang menggunakan jasa debt collector juga membuat resah pemilik kartu kredit bermasalah. Sebab, tak jarang mereka melakukan kekerasan. Bahkan, menyita aset milik nasabah kartu kredit tanpa alasan jelas.
Dalam bidang perbankan memang ada peraturan perundang-undangan yang memungkinkan pihak bank untuk menggunakan jasa pihak lain untuk menagih utang. Namun, proses penagihannya tetap memiliki batasan, yaitu dilakukan dengan cara tidak melanggar hukum dan sesuai dengan etika penagihan. Etika penagihan tersebut di antaranya:

  • Larangan melakukan ancaman dan kekerasan.
  • Larangan melakukan tekanan fisik atau verbal.
  • Larangan penagihan kepada pihak selain pemegang kartu yang bersangkutan.
  • Larangan menggunakan sarana komunikasi batas penagihan antara pukul 08.00-20.00.

Bila ada debt collector melanggar aturan itu, maka yang akan mendapatkan sanksi adalah bank. Bank Indonesia (BI) menjamin akan memberikan sanksi tegas kepada bank apabila jasa debt collector yang digunakannya tidak sesuai prosedur dalam melakukan penagihan utang.
Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha kartu kreditnya. Nasabah kartu kredit yang bermasalah juga dapat melakukan pengaduan kepada bank bersangkutan. Jika tidak mendapatkan hasil, bisa mengadukan ke BI melalui Direktorat Mediasi Perbankan.
Sedangkan upaya yang dapat dilakukan nasabah kartu kredit bermasalah adalah dengan jalur mediasi. Pihak yang bersengketa (bank dan nasabah) dapat menggunankan jasa Bank Indonesia sebagai mediator. Wewenang BI terbatas pada upaya membantu untuk mengkaji ulang sengketa secara mendasar dalam rangka merespon kesepakatan.
Ada beberapa bentuk penyelesaian sengketa perdata seperti litigasi, arbitrase, dan (atau) mediasi. Tetapi, pihak-pihak yang bersengketa umumnya lebih memilih penyelesaian melalui proses litigasi di Pengadilan Negeri, baik melakukan tuntutan secara perdata maupun secara pidana.
Namun, dalam praktiknya sering terdapat banyak kendala. Di antaranya lamanya penyelesaian perkara, dan putusan yang dijatuhkan seringkali mencerminkan tidak adanya unified legal work dan unified legal opinion antara Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, serta Mahkamah Agung.
Karena itu, diatur mengenai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Di antaranya arbitrase dan mediasi (UU No.30 tahun 1999). Juga, pengaturan mediasi di pengadilan (Perma No.1 tahun 2008) dan Mediasi Perbankan (PBI No. 8/5/PBI/2006).
Mediasi perbankan adalah alternatif penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank yang tidak mencapai penyelesaian yang melibatkan mediator, untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.
Hal-hal yang diatur dalam mediasi perbankan adalah:

  1. Nasabah atau perwakilan nasabah dapat mengajukan upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi ke BI apabila nasabah merasa tidak puas atas penyelesaian pengaduan nasabah.
  2. Sengketa yang dapat diajukan penyelesaiannya adalah sengketa keperdataan yang timbul dari transaksi keuangan yang memiliki tuntutan finansial paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Nasabah tidak dapat mengajukan tuntutan finansial yang diakibatkan oleh tuntutan immaterial.
  3. Pengajuan penyelesaian sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja, saat tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan yang disampaikan bank kepada nasabah.
  4. Pelaksaan proses mediasi sejak ditandatanganinya perjanjian mediasi sampai dengan penandatanganan Akta Kesepakatan oleh para pihak dilaksanakan dalam waktu 30 hari kerja dan dapat diperpanjang sampai dengan 30 hari berikutnya berdasarkan kesepakatan nasabah dan bank.
  5. Akta kesepakatan dapat memuat menyeluruh, sebagian, atau tidak tercapainya kesepakatan atas kasus yang disengketakan.

Dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah, dapat ditempuh dengan:

  1. Rescheduling, suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang menyangkut jadwal pembayaran kembali dan (atau) jangka waktu pelunasan kredit.
  2. Reconditioning, perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo kredit.
  3. Restructuring, perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, disertai dengan penjadwalan kembali dan (atau) persyaratan kembali.

Demikianlah jawaban dari kami, kiranya dapat bermanfaat bagi Anda, terima kasih.

(Diasuh Hotma P.D. Sitompoel, S.H., M.Hum. dan LBH Mawar Saron)/foto: net

About tabloid nyata

tabloid nyata
Tabloid Nyata Adalah tabloid mingguan yang menyajikan beragam berita hiburan untuk keluarga.Dikemas dengan bahasa yang mampu menggugah perasaan