Home ›› Koridor Hukum ›› Prosedur Gugatan Cerai PNS

Prosedur Gugatan Cerai PNS

Dibaca hari ini 16, Keseluruhan 17617 kali

Saya sudah 3 tahun pisah rumah dengan istri. Dia meninggalkan rumah dan saya tidak mengetahui dimana keberadaanya. Saya bermaksud menceraikannya.
Bagaimana syarat dan prosedur bagi seorang PNS jika ingin bercerai (saya seorang PNS)? Lalu, karena saya tidak tahu keberadaannya, bisakah saya menceraikan istri tanpa sepengetahuannya?
Atas jawaban dan bantuan Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Adi Saputra – via email

Memang, ada perbedaan proses perceraian dengan status PNS dengan pekerja swasta. Sebab, PNS wajib memberikan contoh baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk kehidupan berkeluarganya.
PNS yang akan melakukan perceraian haruslah memperoleh izin terlebih dahulu dari pimpinannya. Syarat ini tercantum pada Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi:

  1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
  2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
  3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Pada Pasal 3 ayat (1) dikatakan, ”Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat”. Hal itu menjadi syarat pertama yang harus Anda penuhi untuk mengajukan proses perceraian. Surat permintaan izin itu Anda ajukan secara tertulis sesuai dengan ayat (2). Alasan yang bisa disampaikan, istri meninggalkan Anda selama 3 tahun.
Pada penjelasan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah,
Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun bertutut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.”
Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (Muslim), hal serupa juga dijelaskan pada Pasal 116 huruf b KHI, “Bila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dapat menjadi alasan perceraian.”
Setelah menerima permohonan perceraian, pejabat wajib melakukan pembinaan terhadap kedua belah pihak terlebih dahulu, serta diupayakan untuk rujuk. Bila Anda dan istri tetap tidak dapat dipertemukan, maka Kepala Satuan Kerja melaporkan permohonan perceraian tersebut kepada atasannya, dilampiri hasil pembinaannya.
Setelah memperoleh izin, dapat dilanjutkan dengan mengajukan gugatan cerai sesuai dengan keyakinan atau agama Anda (muslim di Pengadilan Agama atau non-muslim di Pengadilan Negeri). Dengan tidak diketahuinya tempat tinggal istri, Anda dapat mengajukan gugatan di pengadilan tempat Anda berdomisili. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR (Herzien Inlandsch Reglement) yang berbunyi,
Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang daripada penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu,
Jika tergugat (istri Anda) tidak akan pernah datang ke pengadilan, maka proses perceraian dapat terus terlaksana. Hal ini sah menurut hukum, berdasarkan pada Pasal 125 HIR yang berbunyi:
Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.
Demikian penjelasan yang dapat kami berikan, semoga dapat membantu menyelsaikan permasalahan yang Anda hadapi. Terima kasih.
Diasuh Hotma P.D. Sitompoel, S.H., M.Hum dan LBH Mawar Saron/foto: net

 

About tabloid nyata

tabloid nyata
Tabloid Nyata Adalah tabloid mingguan yang menyajikan beragam berita hiburan untuk keluarga.Dikemas dengan bahasa yang mampu menggugah perasaan