Home ›› Koridor Hukum ›› Pembatalan Perkawinan

Pembatalan Perkawinan

Dibaca hari ini 15, Keseluruhan 310 kali

Saya memiliki seorang anak perempuan yang berusia 18 tahun. Sedangkan ayahnya sudah meninggal dunia pada waktu anak saya masih kecil. Saat ini, anak saya masih duduk dibangku SMA dan sedang menjalin sebuah hubungan dengan seorang pria.
Sebagai orang tua, saya tidak menyetujui hubungan mereka. Sebab, anak perempuan saya masih terlalu muda untuk menjalin hubungan dengan seorang pria. Apalagi, saya mendapat informasi bahwa pria itu tidak santun kepada orang tuanya dan suka mabuk-mabukan.
Saya sudah berusaha untuk menasihati anak saya agar jangan berhubungan dengan pria itu. Tapi, dia tidak menghiraukannya.
Tepatnya di bulan Maret 2010, anak saya diajak pergi dari rumah dan menikah dengan pria itu tanpa sepengetahuan saya. Saya tidak merestui pernikahan mereka. Apakah saya dapat mengajukan pembatalan perkawinan atas pernikahan mereka?
 
Trihapsari – Jakarta

Melihat permasalahan yang Ibu hadapi, perlu saya sampaikan aturan hukum yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagi pihak-pihak tertentu yang keberatan terhadap perkawinan atau pernikahan dapat melakukan upaya hukum. Mengajukan pembatalan perkawinan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal suami-istri, suami atau istri.
Hal ini sesuai dengan Pasal 25 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatakan,
Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal suami istri, suami atau istri.”
Dalam pengajuan gugatan pembatalan, menurut Pasal 22 UU No. 1/1974 disebutkan, “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”
Selanjutnya dalam Pasal 23 UU No. 1/1974, dijelaskan,
Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:
1)  Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
2)  Suami atau istri.
3)  Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
4)  Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.
Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya Pasal 23 huruf (a), maka Ibu sebagai orang tua (garis lurus ke atas dari istri) dapat mengajukan pembatalan perkawinan. 
Perlu diketahui bahwa usia anak perempuan Ibu baru 18 tahun. Sementara dalam Pasal 6 ayat 2, disebutkan “Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua.
Jadi, jika anak Ibu hendak melangsungkan perkawinan, harus mendapat izin Ibu sebagai orang tuanya atau setidak-tidaknya mendapat izin dari pengadilan yang berwenang sebagaimana disebut dalam Pasal 6 ayat 5 UU No. 1/1974, yang berbunyi,
Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3). dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.”
Simpulannya, perkawinan atau pernikahan yang dilangsungkan oleh anak Ibu telah  melanggar ketentuan mengenai syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan. Dan, sesuai Pasal 22 UU No. 1/1974, perkawinan itu dapat dibatalkan oleh Ibu. Demikian uraian yang dapat diberikan. Semoga bermanfaat.
Diasuh oleh Hotma P.D. Sitompoel, S.H., M.Hum. dan LBH Mawar Saron/foto: net

 

About tabloid nyata

tabloid nyata
Tabloid Nyata Adalah tabloid mingguan yang menyajikan beragam berita hiburan untuk keluarga.Dikemas dengan bahasa yang mampu menggugah perasaan