Home ›› Koridor Hukum ›› Pembagian Hak Ahli Waris

Pembagian Hak Ahli Waris

Dibaca hari ini 7, Keseluruhan 523 kali

Saya memiliki mertua perempuan yang sedang galau. Dia berencana mewariskan tanah dan bangunan hanya kepada istri saya. Sedangkan saudara-saudara istri saya ada 6 orang, 2 orang laki-laki, dan 4 perempuan. Hak milik tanah atas nama mertua laki-laki (almarhum). Apakah pewarisan ini bisa hanya diberikan kepada istri saya? Saya khawatir nantinya akan timbul permasalahan hukum. Mohon bantuannya. Terima kasih.

Nama dan alamat pada redaksi

Terdapat dua dasar hukum untuk pembagian pewarisan. Bagi yang beragama Islam, pewarisannya tunduk pada Kompilasi Hukum Islam. Sedang bagi nonmuslim, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat.
Menurut ketentuan Pasal 171 angka 1 Kompilasi Hukum Islam, “…Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menetukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing…

Lebih lanjut, Ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:
(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
a) Menurut hubungan darah:
golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.
(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda. 

Besarnya bagian warisan diatur dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “…Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan…”
Bila si pewaris meninggalkan harta warisan berupa tanah, maka hal tersebut bisa dilakukan pembagian warisan berdasarkan ketetuntuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam tersebut. Jadi, secara hukum Islam, tidak hanya istri Saudara yang mendapatkan warisan. Anak dan ibu, juga memiliki hak untuk memperoleh warisan tersebut.
Sedangkan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berlaku bagi golongan Tionghoa dan nonmuslim, yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan si suami atau istri yang hidup terlama.

Hal ini diatur dalam Pasal 832 KUHPerdata yang berbunyi “…Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini. Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama antara suami-istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik Negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekadar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu…

Jadi, yang menjadi ahli waris atas warisan dari si pewaris adalah para keluarga sedarah, dalam hal ini istri dan anak-anaknya. Dan, pembagian warisan dilakukan secara merata (tanpa ada perbedaan antara anak maupun istri), sebagaimana diatur dalam Pasal 852a KUHPerdata yang berbunyi:
…Dalam halnya mengenai warisan seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu, si istri atau suami yang hidup terlama, dalam melakukan ketentuan-ketentuan dalam bab ini, dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal dengan pengertian, bahwa jika perkawinan suami istri itu adalah untuk kedua kali atau selanjutnya dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan anak-anak itu, si istri atau suami yang baru tak akan mendapat bagian warisan yang lebih besar daripada bagian warisan terkecil yang akan diterima oleh salah seorang anak tadi atau dalam hal bilamana anak itu telah meninggal lebih dahulu, oleh sekalian keturunan penggantinya, sedangkan dalam hal bagaimanapun juga, tak bolehlah bagian si istri atau si suami lebih dari seperempat harta peninggalan si meninggal…

Dan, yang dianggap tidak patut mewaris menurut ketentuan Pasal 838 KUHPerdata adalah:
…Yang dianggap tak patut menjadi waris dan karenanya pun dikecualikan dari pewarisan ialah:

    • Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal;
    • Mereka yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;
    • Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
    • Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

Demikian penjelasan kami. Semoga bisa bermanfaat.
(Diasuh Hotma P.D. Sitompoel, S.H., M.Hum. dan LBH Mawar Saron)/foto: net


About tabloid nyata

tabloid nyata
Tabloid Nyata Adalah tabloid mingguan yang menyajikan beragam berita hiburan untuk keluarga.Dikemas dengan bahasa yang mampu menggugah perasaan