Home ›› Koridor Hukum ›› Bisakah Laporkan Suami Siri KDRT?

Bisakah Laporkan Suami Siri KDRT?

Dibaca hari ini 8, Keseluruhan 637 kali

foto: net

Pak Hotma Sitompoel yang saya hormati, saya sudah menikah 2 tahun. Namun, pernikahan kami belum tercatat di Kantor Catatan Sipil. Beberapa hari yang lalu, suami memukuli saya. Apakah saya bisa melaporkan suami ke polisi dengan pasal KDRT? Terima kasih atas jawabannya.

Yanti – Pulo Gadung

Saya turut prihatin atas kejadian yang menimpa Ibu. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan, penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Pengertian lingkup rumah tangga itu sendiri menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:
a. Suami, istri dan anak
b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.
c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
Apabila Ibu hendak melaporkan perbuatan suami dengan tuduhan telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuktikan adanya perkawinan atau pernikahan antara Ibu dengan suami. Suatu perkawinan atau pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan yang dicatatkan oleh instansi yang berwenang.
Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, ”adanya suatu perkawinan tak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan akta perlangsungan perkawinan itu, yang telah dibukukan dalam register-register catatan sipil, kecuali dalam hal-hal teratur dalam pasal-pasal berikut.”
Juga, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Karena pernikahan Ibu tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, maka Ibu tidak dapat membuktikan perkawinan itu dengan menunjukkan akta perkawinan. Jadi, perbuatan suami tidak dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Namun, suami Ibu tetap dapat dijerat dengan pasal tentang penganiayaan. Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan, “penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
Jadi, suami Ibu tetap dapat dijerat dengan tindak pidana penganiayaan. Demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.
Diasuh Hotma P.D. Sitompoel, S.H., M.Hum dan LBH Mawar Saron

About tabloid nyata

tabloid nyata
Tabloid Nyata Adalah tabloid mingguan yang menyajikan beragam berita hiburan untuk keluarga.Dikemas dengan bahasa yang mampu menggugah perasaan